Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan tidak keberatan apabila UU KPK dikaji ulang dan dikembalikan ke versi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa perubahan UU pada 2019 merupakan prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan inisiatif pemerintah.