Perkuat ketahanan pangan pada 2026, Bapanas usulkan Rp16,10 triliun

Jakarta (Fokusid.com) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan anggaran sebesar Rp16,10 triliun untuk tahun 2026 dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memastikan pelaksanaan program bantuan pangan nasional serta stabilisasi harga lebih terencana.

“Proposal ini mencakup tambahan anggaran sebesar Rp16,02 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 yang sebesar Rp79. 425. 015. 000,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi ketika memberikan keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan bahwa penganggaran yang dilakukan sejak awal tahun sangat penting agar pelaksanaan program tidak bersifat reaktif. Usulan anggaran tersebut telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis (10/7).

Selama ini, pengajuan anggaran untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sering kali baru dilakukan setelah situasi di lapangan terjadi, sehingga memerlukan waktu dalam proses pelaksanaannya.

“Seharusnya program-program seperti SPHP ini sudah dianggarkan sejak awal. Misalnya, berapa banyak stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang dapat segera dikeluarkan,” jelas Arief.

Arief menyebut bahwa untuk mendukung stabilisasi harga, dibutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras setiap tahunnya. Sementara itu, untuk kebutuhan bantuan pangan, kebutuhan bulanan bisa mencapai 180. 000 ton, sehingga perencanaan yang matang sangatlah penting.

Menurutnya, dengan penganggaran yang telah disusun dari awal, intervensi dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya, sebut Arief, jika harga naik lebih dari 10 persen dalam waktu tujuh hari, Bulog dapat segera mengambil tindakan tanpa harus menunggu persetujuan anggaran tambahan.

“Tugas kami adalah mengajukan usulan yang terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan mengikuti. Namun setidaknya, kami sudah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan,” tambahnya.

Mengenai mekanisme pemanfaatan SPHP, Arief menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola oleh Bulog perlu dikeluarkan untuk mempertahankan stabilitas harga. Stok beras Bulog pada 10 Juli 2025 tercatat sebanyak 4,2 juta ton, yang cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi.

“SPHP tersebut dirancang untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok yang ada di Bulog harus dimanfaatkan. Bantuan pangan juga merupakan bagian dari intervensi pemerintah. Selain itu, jika terjadi bencana, stok tersebut juga harus siap,” lanjutnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, dalam RDP tersebut menyatakan bahwa usulan anggaran dari Bapanas akan sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan.

“Kami sangat berharap agar anggaran ini benar-benar dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Titiek.