.png "banner 970x250")
Jakarta,Fokusid.com-Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para menteri di Kabinet Merah Putih yang membahas sektor ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/07/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung cukup mendalam ini, Presiden menerima laporan mengenai perkembangan diskusi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Setelah pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang komprehensif dan strategis, terutama mengenai langkah-langkah reformasi fiskal, fokus pada belanja negara, dan pengendalian defisit yang harus tetap terjaga.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat mendetail. Reformasi di sisi penerimaan negara harus tetap dilanjutkan agar kita dapat memperoleh pendapatan yang sesuai. Belanja akan difokuskan pada program-program yang penting,” jelas Menkeu dalam konferensi pers kepada wartawan setelah pertemuan.
Menkeu menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sangat memperhatikan usaha menjaga defisit anggaran agar tetap pada tingkat yang sehat, sambil memastikan bahwa APBN berfungsi sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Beliau menyampaikan bahwa jika kita bisa menciptakan kepercayaan pasar yang baik, ekonomi kita akan terus berjalan, dan dukungan terhadap ekonomi melalui APBN serta kebijakan counter cyclical dapat terlaksana,” tambahnya.
Selain membahas aspek fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bapak Presiden menekankan untuk menerapkan berbagai langkah deregulasi sehingga perekonomian dapat berkembang tanpa terlalu bergantung pada APBN. Dalam hal ini, kita perlu melakukan perbaikan pada regulasi untuk mempermudah bisnis, investasi, perdagangan, dan terutama mendorong banyak Danantara serta pemerintahan yang baik,” ungkap Menkeu.
Walaupun belum memberikan rincian hasil akhir diskusi APBN, Menkeu menyatakan bahwa seluruh informasi tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR yang dijadwalkan pada 15 Agustus mendatang.
“Oleh karena itu, nantikan terus informasi untuk 15 Agustus sesuai dengan arahan yang telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” tutupnya. (Sumber BPMI Setpres)
