Presiden Prabowo Bahas Kebijakan Bersejarah, Indonesia Bisa Miliki Lahan di Mekkah

Presiden Prabowo Subianto menerima informasi dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung dengan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu (30/07/2025). Pertemuan ini membahas kemajuan inisiatif strategis Indonesia mengenai kepemilikan tanah di Mekkah, Arab Saudi—sebuah kebijakan penting yang baru pertama kali diterapkan di negara tersebut.

Rosan menginformasikan kepada Presiden Prabowo bahwa laporan ini merupakan pembaruan dari hasil pertemuan antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
“Saya ingin memberikan pembaruan kepada Bapak Presiden mengenai berbagai inisiatif yang sedang kita jalankan, di antaranya adalah proses akuisisi tanah di Mekkah. Proses ini sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” ungkap Rosan kepada wartawan setelah pertemuan.

Rosan menjelaskan bahwa kebijakan ini memungkinkan pihak asing untuk memiliki tanah dengan status hak milik (freehold) di Mekkah.
“Undang-undang di Arab Saudi ini telah diubah sehingga pihak asing dapat memiliki lahan di Mekkah. Ini adalah pertama kalinya hak milik menjadi freehold,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa peraturan baru ini direncanakan akan mulai berlaku pada Januari 2026. Dalam laporannya, Rosan juga menyampaikan bahwa terdapat delapan bidang tanah yang telah ditawarkan, yang memiliki jarak yang bervariasi dari Masjidil Haram.
“Ada yang berjarak satu kilometer, ada yang dua kilometer, bahkan ada yang sangat dekat. Kami akan mengikuti prosesnya,” jelasnya.

Di samping itu, pemerintah Arab Saudi juga meminta agar Indonesia menyiapkan proposal desain dan infrastruktur pada bulan Oktober. Rosan menekankan bahwa kesepakatan ini tidak diiringi dengan syarat tertentu atau barter kebijakan.
“Ini merupakan permintaan langsung dari Bapak Presiden kepada Crown Prince MBS dan telah disetujui, sehingga proses ini sudah berjalan dan menjadi salah satu bukti nyata bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insya Allah dapat terealisasi,” tegasnya.

Rosan menginformasikan bahwa Danantara akan mengelola proyek ini. Mengenai harga dan luas masing-masing bidang, ia menyampaikan bahwa setiap plot memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
“Setiap daerah memiliki variasi tersendiri, kisarannya pun bervariasi, luas tanah ini ada yang mulai dari 25 hektare hingga di atas 80 hektare. Semakin luas, biasanya jaraknya juga lebih jauh, contohnya untuk tanah seluas 15 hektare,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembebasan dan relokasi tanah yang saat ini masih dihuni penduduk akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Rosan menutup pernyataannya dengan harapan besar agar proyek ini berjalan dengan sukses.
“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insya Allah proses ini akan berjalan dengan baik. Mohon doanya karena ini adalah suatu hal yang luar biasa dan memberikan manfaat besar bagi pelaksanaan haji dan umroh kita di masa mendatang,” tuturnya. (Sumber BPMI Setpres)