Kemendagri dorong percepatan pembangunan SPPG di daerah 3T

Jakarta (Fokusid.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan tekadnya dalam mempercepat pelaksanaan beberapa program strategis di tingkat nasional, di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan langkah salah satu bidang di Kemendagri adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mencakup daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Oleh karena itu, kami mempercepat penentuan lokasi SPPG, terutama di daerah 3T,” ucap Bima dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan tersebut, Bima menjelaskan dukungan penuh Kemendagri terhadap berbagai program strategis yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam 12 bulan terakhir, Kemendagri juga secara konsisten mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk berperan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Kemendagri juga memusatkan perhatian pada peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan daerah, termasuk camat, kepala desa, dan lurah, untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Di samping itu, Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk melakukan pendataan terhadap lahan pemerintah di daerah untuk mendukung infrastruktur Kopdeskel.

“Jadi, Satgas Kemendagri ini akan berfokus pada perkembangan pendataan lahan. Ada lahan yang milik desa atau kabupaten, juga lahan milik kementerian/lembaga, serta BUMN yang [bisa] diproses untuk kemudian dibangun Kopdesnya,” jelas Bima.

Bima menambahkan, Kemendagri juga mendukung program Cek Kesehatan Gratis yang menjangkau masyarakat di seluruh daerah.

Kemendagri memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain itu, Kemendagri juga aktif dalam mengatasi tuberkulosis melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah.

Untuk Program Tiga Juta Rumah, Kemendagri berkomitmen untuk mempermudah akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini dilakukan dengan cara membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, termasuk mempercepat pelayanan di kedua hal tersebut.

“Jadi, Pak Menteri memberikan perhatian khusus, dan beliau langsung turun ke lapangan untuk mengawasi ini, mempercepat proses perizinan dan aturan yang mempermudah,” katanya.

Dukungan juga diberikan kepada program Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Kemendagri meminta Pemda untuk memfasilitasi pelaksanaan program tersebut, termasuk penyediaan lahan, dukungan aset daerah, hingga ketersediaan tenaga pendidik.

Di sisi lain, untuk mendukung swasembada pangan, Kemendagri berfokus pada pengawasan ketersediaan irigasi di daerah, pengelolaan pupuk, serta koordinasi mencegah alih fungsi lahan. Kemendagri juga mendukung penanganan limbah dengan bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk penerapan model energi dari sampah.

“Nah, itu adalah dukungan kami untuk program prioritas,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga menjelaskan berbagai program kerja di dalam lingkungan Kemendagri, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), memperlancar perumusan kebijakan daerah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. (Sumber Antara)