BP Haji pastikan prioritas Kesehatan dibenahi tahun 2026

Jakarta (Fokusid.com) – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan bahwa peningkatan istithaah (kemampuan) kesehatan akan menjadi fokus utama untuk perbaikan dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

“Kami menyadari bahwa masalah kesehatan memiliki banyak tantangan. Kami perlu memperbaikinya tahun depan ketika wewenang haji sudah berpindah kepada kami di BP Haji,” ujar Wakil Kepala Badan Haji Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi dari Jakarta pada hari Kamis.

Dahnil menyatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi baru-baru ini, ditekankan pentingnya penguatan dan pengetatan istithaah kesehatan bagi jamaah Indonesia. Mengenai batasan usia jamaah, Dahnil menjelaskan bahwa BP Haji tidak akan memfokuskan perhatian pada batas usia, tetapi lebih selektif dalam hal kesehatan. “Ada banyak lansia yang sangat bugar untuk melaksanakan haji, tetapi ada juga yang berusia muda tetapi dalam kondisi tidak fit,” jelasnya.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan per 1 Juli 2025, jumlah kematian jamaah terus meningkat hingga mencapai 418 orang. Penyebab utama kematian jamaah haji adalah penyakit jantung (seperti syok kardiogenik dan gangguan jantung iskemik akut) dan sindrom pernapasan akut pada orang dewasa (berdasarkan data Siskohatkes per 30 Juni 2025, cut-off pukul 16. 00 WAS).

Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, Mochammad Imran, menyampaikan bahwa tingginya angka kematian tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak yang terlibat. “Ibadah haji merupakan kegiatan pengumpulan massa dalam waktu yang lama dan sangat menuntut bagi kaum Muslimin dari segi aktivitas fisik ibadahnya,” ungkap dr. Imran.

Aturan ini menjelaskan berbagai kriteria yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat istithaah kesehatan, yang mencakup pemeriksaan fisik, kognitif, kesehatan mental, dan juga kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Diharapkan penerapan istithaah kesehatan yang lebih ketat dapat menyeleksi jamaah yang berisiko tinggi atau yang memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalani ibadah haji yang membutuhkan kebugaran fisik. “Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pada sistem kesehatan di Tanah Suci dan yang paling penting, untuk menyelamatkan nyawa,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, menurut Dahnil, BP Haji akan memastikan tidak adanya manipulasi data kesehatan dari jamaah. Pemeriksaan kesehatan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan integritas.

“Jangan sampai ada jamaah yang sedang hamil besar bisa lolos, yang sudah mengalami demensia juga lolos, serta penyakit-penyakit komorbid berisiko tinggi lainnya harus diperhatikan. Jadi, pengetatan ini sangat penting,” tegasnya.(Sumber Antara News)