Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat bicara keterwakilan perempuan di forum Parlemen ASEAN

Jakarta-Fokusid.com – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI membahas representasi perempuan dalam forum Parlemen negara-negara ASEAN, yaitu WAIPA (Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly).

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Senin, mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam keterwakilan perempuan di parlemen, namun masih jauh dari ideal. Target minimal keterwakilan perempuan sebesar 30 persen masih menjadi tantangan besar, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi banyak negara lainnya di kawasan ini.

Dalam forum ‘WAIPA Townhall: Dari Partisipasi ke Kepemimpinan – Memberdayakan Perempuan dalam Membentuk Lanskap Politik’, dia menyatakan bahwa peran perempuan dalam memajukan sektor ekonomi, pembangunan, serta aspek sosial, belum sepenuhnya tercermin dengan proporsional dalam pengambilan keputusan.

“Diskriminasi, bias gender, dan konstruksi budaya patriarki masih menjadi rintangan yang dihadapi perempuan di berbagai negara Asia Tenggara,” ujar Syahrul.

Baca juga: Proses pemilihan Sekjen PBB dimulai, isu gender jadi sorotan

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa masalah kesenjangan gender dalam politik adalah isu global, termasuk di ASEAN. Menurut data dari Inter-Parliamentary Union (IPU), hanya sedikit negara yang dapat mencapai keseimbangan dalam keterwakilan perempuan di parlemen nasional.

Situasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan bukan hanya masalah lokal, tetapi juga merupakan agenda regional yang perlu dibahas bersama.

Melalui WAIPA, dia mengajak negara-negara ASEAN untuk saling bertukar praktik baik, memperkuat jaringan perempuan di parlemen, dan mendorong kebijakan afirmatif untuk menciptakan ruang politik yang lebih adil.

Bagi kawasan ASEAN, dia menekankan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga mengenai efektivitas dalam pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. (Sumber Referensi Antara)