.png "banner 970x250")
Yogyakarta-Fokusid.com– Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menginformasikan bahwa lembaga antikorupsi tersebut telah melakukan studi mengenai pencegahan korupsi dalam aspek lingkungan.
“Sudah ada, terkait pencegahan, ada di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto setelah menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta, DI Yogyakarta, pada hari Senin.
Setyo memberikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan dari wartawan mengenai langkah-langkah pencegahan KPK terhadap korupsi di sektor lingkungan. Apalagi, baru-baru ini telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di sisi lain, saat ditanya tentang tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan penebangan hutan secara ilegal, Setyo menjelaskan bahwa prioritas utama KPK saat ini adalah fokus pada korban bencana.
Namun, ia menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
“Untuk ke depan, kami melihat ada penegak hukum juga di sana. Selain itu, selama ini kami sudah menjalankan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi dengan kementerian yang menangani masalah sumber daya,” ujarnya.
Sebelumnya, wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mengalami bencana alam berupa banjir dan longsor.
Menurut data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Minggu (7/12), jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut sudah mencapai 921 orang, dan 392 orang masih dinyatakan hilang.
Sementara itu, pada tanggal 3 Desember 2025, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan dampak dari bencana banjir dan longsor di ketiga provinsi di Sumatera tersebut dijalankan secara nasional dan menjadi prioritas utama.
Pada 7 Desember 2025, Presiden Prabowo menyampaikan tujuh arahan penting dalam rapat terbatas mengenai penanggulangan bencana di Aceh.
Salah satu arahan tersebut menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dari pemerintah untuk menjamin keselamatan serta pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. (Sumber referensi antara)
