.png "banner 970x250")
Jakarta-Fokusid.com – Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyatakan bahwa rencana reformasi di Indonesia secara keseluruhan telah sejalan dengan pedoman dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengenai kepemimpinan dan kompetensi dalam pelayanan publik.
“Perubahan dalam pengelolaan publik adalah bagian fundamental yang secara jelas tertulis dalam RPJMN 2025-2029. Ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Indonesia untuk membangun lembaga publik yang lebih transparan, teratur, dan fokus pada pelayanan, yang merupakan agenda yang sejalan dan strategis dengan prinsip-prinsip pengelolaan publik ala OECD,” ungkap Rini dalam pernyataannya di Jakarta, pada hari Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Rini juga menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan lima aspek penting: penerimaan pegawai berdasarkan kriteria, manajemen kinerja, inovasi, lingkungan kerja yang aman, dan pengembangan talenta. Indonesia juga berkomitmen untuk mempercepat implementasi pemerintahan digital dan keterbukaan.
“Pertemuan E-Leaders yang baru saja berlangsung memberikan wawasan berharga yang kini mendorong kami untuk memperkuat tata kelola data yang efektif, Infrastruktur Publik Digital, serta penyampaian layanan yang berfokus pada warga negara dengan lebih cepat,” jelasnya.
Selain itu, mengenai fase tinjauan teknis yang telah dimulai, Menteri Rini memastikan Indonesia berkomitmen pada peta jalan aksesi OECD yang sudah ditetapkan. Semua tim yang terlibat saat ini bekerja sama untuk menyiapkan penyelesaian kuesioner tinjauan teknis, langkah-langkah tindak lanjut, misi pencarian fakta yang penting, serta tinjauan resmi OECD pada tahun 2027.
Menurut Rini, langkah-langkah ini sangat krusial untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia sepenuhnya sejalan dengan harapan dari OECD.
“Kami sangat menghargai bimbingan yang konsisten dari Sekretariat OECD, khususnya dukungan mereka dalam memperkuat integritas publik dan memastikan seluruh proses ini mengikuti standar OECD,” katanya.
Keanggotaan OECD merupakan bagian penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, terutama melalui perbaikan kebijakan, regulasi, dan standar yang mengacu pada praktik dan standar internasional yang terbaik.
Pengalaman dari berbagai negara anggota menunjukkan bahwa menjadi anggota OECD mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek seperti pendapatan, pendidikan, angka harapan hidup, dan ketahanan pangan.
Dengan karakteristik organisasi OECD yang mencakup berbagi sektor kebijakan, pendekatan berbasis data dan analisis, serta hubungan formal yang kuat dengan sektor swasta, OECD memberikan dukungan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia.
Kerjasama ini diharapkan tidak hanya memperkuat reformasi kebijakan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi dan memastikan kontribusi yang lebih besar dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. di lansir dari antara
