PB PMII Gelar Aksi di Istana dan Kedubes AS, Serukan Indonesia Tegaskan Kedaulatan dan Keluar dari BoP

Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Selasa (10/3). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, bersama ratusan kader PMII dari berbagai daerah.

Demonstrasi ini digelar sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, pengelolaan data, serta penguasaan sumber daya alam. Selain itu, aksi tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan kemanusiaan dan keadilan global.

Dalam orasinya, Cokro menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri sebagai negara yang berdaulat dan tidak tunduk pada tekanan politik maupun ekonomi dari kekuatan global yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.

“Indonesia harus tetap tegak sebagai bangsa yang berdaulat. Kita menolak segala bentuk tekanan yang dapat membuat negara kehilangan kendali atas perdagangan, data, maupun sumber daya alamnya,” ujar Cokro di hadapan massa aksi.

PB PMII juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan langkah keluar dari Board of Peace (BoP) yang dinilai berpotensi menjadi alat kepentingan geopolitik negara-negara besar. Menurut organisasi tersebut, arah kebijakan luar negeri Indonesia seharusnya kembali menegaskan prinsip politik bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam aksi tersebut, PB PMII turut menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mereka meminta pemerintah menghentikan kerja sama perdagangan yang dianggap merugikan melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang dinilai dapat membuka ruang dominasi ekonomi asing terhadap pasar domestik.

Kedua, PB PMII menolak keberadaan aset maupun ekspansi industrialisasi yang terafiliasi dengan kepentingan Israel di berbagai sektor ekonomi. Sikap ini, menurut mereka, merupakan bagian dari konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dan penolakan terhadap praktik penjajahan.

Ketiga, organisasi mahasiswa itu menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan data nasional di tengah meningkatnya dominasi perusahaan teknologi global. Mereka menilai Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh terhadap data warganya yang kini menjadi aset strategis dalam ekonomi digital.

Keempat, PB PMII juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera menghentikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta memperkuat upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan secara nyata.

Kelima, Mereka juga meminta pemerintah Indonesia meninjau kembali hubungan bilateral yang berkaitan dengan kebijakan tarif ekspor-impor antara Amerika Serikat dan Israel yang dinilai berpotensi merugikan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Terakhir, PB PMII menekankan pentingnya menempatkan kedaulatan sumber daya alam sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.

“Sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat. Negara tidak boleh kehilangan kendali atas kekayaan alamnya akibat tekanan geopolitik atau skema ekonomi global,” kata Cokro.

Aksi demonstrasi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. PB PMII menyatakan akan terus mengonsolidasikan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjaga kedaulatan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.