.png "banner 970x250")
Jakarta (Fokusid.com) – Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (IOC) untuk periode 2025–2027.
Bersama dengan China, Australia, Jepang, India, Pakistan, Palau, Korea, dan Thailand, Indonesia akan mewakili kawasan Asia Pasifik dan mengemban tanggung jawab besar dalam mengorganisir serta mengelola koordinasi antarnegara mengenai masalah kemaritiman global.
Pemilihan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga merupakan kesempatan strategis untuk memberikan pengaruh dalam pengelolaan lautan dunia, kebijakan data, ilmu kelautan, dan pengembangan berkelanjutan dalam kerangka UN Ocean Decade. Hal ini merupakan peluang berharga yang sepatutnya menjadi titik balik signifikan dalam diplomasi maritim Indonesia.
Indonesia telah lama mengidentifikasi dirinya sebagai negara maritim, namun hingga saat ini belum ada program nasional yang secara serius menangani pendidikan kelautan, tantangan maritim di kawasan, maupun pengaturan lautan di dalam negeri. Identitas maritim yang pernah ditekankan dalam masa pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo melalui program Poros Maritim Dunia sekarang mulai memudar, tergantikan oleh kebijakan dan agenda lainnya.
Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan yang muncul adalah: akankah narasi tentang maritim ini dapat hidup kembali?
Agenda maritim nasional seharusnya tidak terbatas hanya pada pembangunan pelabuhan atau penguatan angkatan laut. Hal ini perlu dijadikan bagian dari pendidikan, membekali generasi muda, dan mengintegrasikan pemahaman tersebut dalam kesadaran masyarakat pesisir. Sayangnya, kita harus mengakui bahwa Indonesia belum memiliki perencanaan dan kebijakan yang sistematis untuk menghadapi tantangan mendasar, yaitu mendidik rakyat tentang laut dan aspek kemaritiman.
Pada tahun 2025, IOC akan mengimplementasikan Ocean Literacy Plan of Action 2026–2030, sebuah rancangan kerja yang menyertakan inisiatif pembentukan Jaringan Sekolah Biru Global. Sekolah-sekolah ini diharapkan dapat mengintegrasikan pengetahuan tentang kelautan dalam pendidikan formal, membentuk sikap yang peduli terhadap laut, dan menghubungkan komunitas lokal dengan agenda kelautan global. Malaysia, Thailand, bahkan negara kecil seperti Palau telah berpartisipasi. Ironisnya, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia belum ikut serta dalam inisiatif ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah aktif dalam mempromosikan literasi kelautan lewat berbagai kegiatan, termasuk program berbasis sekolah serta keterlibatan langsung dengan masyarakat. Salah satu proyek mereka telah diakui dalam UN Decade of Ocean Science dan sekarang sedang dipertimbangkan untuk direplikasi oleh negara lain.
Namun, masih ada masalah dalam koordinasi internal dan kurangnya kesadaran nasional terhadap pencapaian ini. Mandat UNESCO mengenai kurikulum tentang laut telah disampaikan kepada negara anggota dua tahun lalu, dan Indonesia diharapkan dapat memberikan laporan nasional setiap dua tahun. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengonsolidasikan serta mendokumentasikan berbagai kegiatan literasi kelautan dari berbagai lembaga, serta menjelajahi integrasinya ke dalam kurikulum nasional.
Hingga kini, belum terdapat kurikulum nasional yang mengatur tentang literasi kelautan, tidak ada program Sekolah Biru yang berskala nasional, dan belum ada kampanye lintas kementerian untuk mendorong pengajaran ilmu kelautan dalam pendidikan.
Komitmen struktural pemerintah terhadap isu-isu kemaritiman juga semakin menurun dari segi institusi. Kementerian Koordinator Kemaritiman yang sebelumnya memiliki peran strategis kini telah berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, yang menunjukkan pergeseran fokus dari masalah laut ke pembangunan yang berorientasi pada daratan.
Secara nyata, sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut dan perairan, tetapi potensi masalah dan tantangan yang akan datang belum sepenuhnya teridentifikasi. Misalnya, kesadaran tentang pengelolaan bencana kelautan seperti tsunami, hanya muncul secara acak. Di Jepang, pendidikan tentang penanganan bencana telah menjadi bagian dari kurikulum resmi.
Dari Diplomasi Maritim Menuju Kesadaran Maritim
Kawasan Asia Pasifik masih menghadapi tantangan dalam kerjasama kolektif. Laporan dari Sub-Komit Western Pacific (WESTPAC) dalam pertemuan IOC terakhir menekankan masalah serius seperti kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, dan minimnya kepemimpinan program. Meskipun Indonesia menjadi tuan rumah pusat pelatihan regional yang dikelola oleh BRIN, pemanfaatan pusat ini masih belum maksimal.
Di waktu yang sama, masalah-masalah dalam kawasan seperti pencemaran plastik di laut, migrasi ilegal lewat jalur laut, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penangkapan ikan yang berlebihan semakin meningkat. Semua tantangan ini memerlukan kepemimpinan kolektif, di mana Indonesia, yang terletak secara strategis dan memiliki pengalaman diplomatik, adalah kandidat yang alami untuk memimpin usaha ini.
Namun, kepemimpinan tidak otomatis muncul hanya dari posisi geografis. Kepemimpinan harus ditegaskan melalui kebijakan, kapasitas institusi, komitmen anggaran, dan keinginan untuk mengumpulkan para sekutu demi mencari solusi bersama. Sayangnya, diplomasi maritim yang dijalankan Indonesia masih bersifat reaktif; lebih banyak merespons krisis ketimbang merancang agenda jangka panjang yang visioner.
Penglibatan Indonesia di dalam IOC memang perlu dihargai. Supaya keanggotaan dalam IOC memiliki makna yang sesungguhnya, Indonesia harus mengambil dua langkah strategis:
Pertama, di dalam negeri, dengan meluncurkan inisiatif Blue School Indonesia yang melibatkan berbagai kementerian, pulau, dan generasi. Literasi kelautan harus terintegrasi dalam kurikulum utama, sejajar dengan literasi digital dan semangat nasionalisme. Hal ini tidak hanya akan memproduksi lebih banyak ilmuwan kelautan, tetapi juga warga negara yang menyadari risiko terkait penangkapan ikan ilegal, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem laut.
Kedua, di tingkat regional, Indonesia bisa menjadikan dirinya sebagai penggerak kerangka kerja regional berbasis ASEAN atau Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam pengelolaan laut yang kolaboratif, terutama terkait isu-isu seperti sampah laut, penanganan kemanusiaan di laut, dan praktik perikanan yang berkelanjutan.
Diplomasi maritim tidak seharusnya berhenti pada aspek militer dan deklarasi multilateral; ia perlu melibatkan masyarakat sipil, pendidikan, dan kerjasama antar sektor.
Kepemimpinan Maritim Indonesia
Saat Indonesia melangkah lebih maju dalam tata kelola laut global, momen ini tidak hanya layak dirayakan, tetapi juga dipahami dengan mendalam. Ambisi untuk menjadi kekuatan maritim harus dibangun bukan hanya untuk keamanan atau infrastruktur, tetapi juga untuk mengubah pandangan tentang laut sebagai ruang hidup yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, komunitas, dan mencerminkan identitas Nusantara.
Inisiatif seperti Poros Maritim Dunia telah meletakkan dasar yang penting; menjadi pengingat bagi dunia dan kita tentang DNA maritim Indonesia. Tantangan di depan adalah untuk membawa semangat tersebut melangkah lebih jauh dengan visi yang jelas dan konsistensi dalam tindakan.
Literasi kelautan melalui inisiatif Blue School Indonesia bisa berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi dan realitas. Dalam konteks ini, kepemimpinan nasional memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga dalam membentuk imajinasi dan visi jangka panjang bangsa. Fokus pada isu maritim tidak boleh dipandang sebagai hal yang sekunder atau situasional. Isu ini layak dijadikan inti dari visi Indonesia dalam mencapai ketahanan, kemakmuran, dan martabat.
Jangan biarkan identitas maritim kita pudar menjadi sebuah ungkapan yang hampa. Ayo kita beralih dari sekadar mendiskusikan laut, menuju bangsa yang siap mendengarkan dan mendapatkan pelajaran dari laut. Blue School Indonesia dapat menjadi sinar pemandu baru kita, jika kita bersedia untuk menyalakannya bersama. (Sumber Antara)
