Stranas PK wujud akselerator reformasi struktural, Kata Menteri PANRB

Jakarta (Fokusid.com) – Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bukan hanya alat untuk mengawasi, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong reformasi struktural yang membantu meningkatkan ekonomi dan daya saing Indonesia.
“Saat melakukan Rapat Koordinasi Tim Nasional Pencegahan Korupsi di Jakarta pada 24 Juli, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menekankan pentingnya reformasi birokrasi, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran,” jelas Rini dalam keterangan yang disampaikannya di Jakarta pada hari Sabtu.

Dia mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga menyangkut integritas dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyesuaian pada aksi Stranas PK 2025-2026 untuk mendukung usaha pencegahan korupsi dalam berbagai program prioritas yang ditetapkan oleh Presiden.
Rini berharap strategi Stranas PK semakin mendukung agenda pembangunan nasional dengan mengarahkan pengawasan pada program-program prioritas Presiden dan upaya pencegahan korupsi, tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai bagian penting dari transformasi birokrasi.

Menurut Rini, terdapat dua prinsip utama dalam mencegah korupsi. Pertama, memanfaatkan instrumen digital dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan transformasi digital untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan publik.
Kedua, ia menambahkan, memastikan bahwa berbagai sasaran dalam aksi tersebut sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo.
Kementerian PANRB, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), kini tengah merumuskan draf laporan Stranas PK untuk semester pertama tahun 2025.

Stranas PK 2025-2026 adalah kelanjutan dari aksi periode sebelumnya, dengan fokus lebih besar pada penguatan efektivitas pelaksanaan dari setiap aksi untuk memastikan dampak yang nyata dan terukur secara spesifik.
Saat ini, terdapat 15 aksi dalam Stranas PK yang dibagi dalam tiga fokus utama, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Fokus pertama mengenai perizinan dan tata niaga terdiri dari lima aksi, yaitu Aksi Satu Peta Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan, Aksi Pengawasan Kuota Impor, Aksi Transparansi Data Beneficial Ownership, Aksi Reformasi Tata Kelola Logistik Nasional, dan Aksi Digitalisasi Layanan Publik serta Perizinan.

Fokus kedua berkenaan dengan keuangan negara yang mencakup lima aksi, yaitu Aksi Sinergi dalam Mencapai Program Prioritas Nasional melalui Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Aksi Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Aksi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Aksi Pemanfaatan Data Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Aksi Penyelamatan Aset Negara.

Fokus ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang terdiri dari lima aksi, yaitu Aksi Peningkatan Integritas Partai Politik melalui Penerapan Sistem Informasi Partai Politik, Aksi Penguatan Peran serta Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Aksi Penguatan Tata Kelola dalam Penanganan Perkara Pajak, Aksi Penguatan Tata Kelola dalam Penanganan Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi, dan Aksi Kerjasama antara BUMN dan BUMD. (Sumber Antara)