Strategi Presiden Prabowo bebas aktif mengakselerasi Global South

Jakarta (Fokusid.com) – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri pada bulan Juli ini menandakan usaha untuk mengonsolidasikan kekuatan baru di dunia. Keseimbangan antara kekuatan negara maju secara global mulai beralih dengan menerapkan prinsip “politik luar negeri yang bebas dan aktif” dari Indonesia.

Sepertinya serangan tarif dari Trump mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk memperkuat perekonomian domestik dan cenderung bersikap protektif. Selain itu, konflik yang tak kunjung reda di Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia, memicu negara-negara untuk meningkatkan anggaran pertahanan, persenjataan, serta teknologi militer demi menghadapi potensi konflik yang baru.

Situasi ini dipahami dengan baik oleh Presiden Prabowo Subianto melalui kunjungan luar negeri pada Juli 2025. Kunjungan kali ini berfokus pada unsur keagamaan, penguatan ekonomi, serta keamanan nasional. Negara-negara yang dikunjungi bukan hanya untuk membuka akses pasar baru, tetapi juga berupaya mempercepat pembentukan aliansi Global South untuk menciptakan keseimbangan baru di ranah internasional.

Pada awal kunjungannya ke Arab Saudi, Presiden Prabowo tidak hanya melakukan umrah, tetapi juga menjajaki kerja sama baru antara Jakarta dan Riyadh yang telah melampaui batasan kerja sama yang biasanya ada. Indonesia berperan sebagai penghubung ASEAN untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama bilateral, khususnya melalui inisiatif di bidang perdagangan, energi, infrastruktur, dan investasi strategis. Diberitakan bahwa Indonesia dan Arab Saudi telah menandatangani perjanjian senilai sekitar 27 miliar dolar AS, berfokus pada energi bersih, petrokimia, dan sumber daya mineral.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin selama berabad-abad. Kedua negara mengalami dampak dari tarif Trump dan khawatir mengenai keamanan di Timur Tengah. Oleh karena itu, penguatan kerja sama ini berarti dukungan yang mendalam bagi masing-masing negara.

Presiden Prabowo benar-benar menerapkan politik luar negeri bebas aktif saat melanjutkan perjalanan ke KTT BRICS+ di Brasil. Momen ini menandai pergeseran dalam dinamika kekuatan global ke arah keseimbangan baru. Negara-negara berkembang menjadi blok multipolar yang lebih kuat, menantang dominasi tatanan lama yang dipegang oleh negara-negara Barat.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota ke-11 BRICS+ meningkatkan potensi ekonomi kelompok ini, mencapai sekitar 30 persen dari PDB global, 20 persen dari perdagangan barang dunia, dan hampir separuh populasi dunia. Kekuatan ini membuat AS semakin tidak nyaman.

Bersama dengan BRICS, Indonesia mengkritik langkah-langkah tarif unilateral dan tindakan non-tarif yang mengganggu perdagangan global. BRICS+ mendorong reformasi lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia.

AS merespons pernyataan ini dengan nada konfrontatif. Dalam akun Truth Social-nya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa “Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika BRICS akan dikenai Tarif TAMBAHAN sebesar 10 persen,” tanpa ada pengecualian. Trump juga mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang mengancam tarif sebesar 32 persen terhadap seluruh ekspor Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Trump menyebut tarif itu bisa dibatalkan jika Indonesia bersedia membangun pabrik di AS.

Tanggapan terhadap tekanan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan melanjutkan kunjungannya ke Uni Eropa. Pada 13 Juli 2025, Indonesia mengambil langkah penting untuk memperkuat hubungan ekonominya melalui perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Proses menuju kesepakatan ini tidaklah singkat. Sejak permasalahan minyak sawit dan nikel Indonesia terangkat terkait isu lingkungan pada 2016, para negosiator telah membahas rincian CEPA, termasuk isu-isu terkait perdagangan minyak sawit dan kebijakan ekspor nikel Indonesia.
IEU CEPA berhasil mencapai kesepakatan perdagangan di sektor pertanian, otomotif, dan jasa. Indonesia dan Uni Eropa memiliki waktu sampai September 2025 untuk mengatur detil perjanjian, termasuk pengurangan bea ekspor kelapa sawit. Uni Eropa mengakui bahwa di tengah meningkatnya tekanan tarif dan proteksionisme, ada harapan untuk kolaborasi di kawasan ASEAN, dengan Indonesia sebagai pasar terbesar, yang memberikan optimismen di masa depan.

Selanjutnya, Presiden Prabowo mengunjungi Prancis untuk menerima undangan dari Presiden Emmanuel Macron sebagai tamu kehormatan dalam parade militer memperingati Hari Nasional Prancis (Bastille Day) pada hari Senin, 14 Juli 2025.

Perjamuan makan siang pun diadakan untuk mendiskusikan kemitraan strategis antara kedua negara di sektor pertahanan, ekonomi, investasi, dan perdagangan. Kehadiran 450 prajurit TNI dalam Parade Bastille Day menyoroti fokus pada sektor pertahanan. Sebelumnya, pada bulan Mei di Jakarta, Presiden Prabowo menyatakan keinginannya untuk menambah jumlah jet tempur Rafale, kapal selam Scorpène, sistem artileri Caesar, dan fregat ringan.

Akselerasi Global South

Dalam setiap kunjungannya, Indonesia selalu berupaya menciptakan keseimbangan dengan menentukan negara-negara yang akan dikunjungi, seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang kali ini mengunjungi beberapa negara dalam satu perjalanan. Hal ini tidak hanya sebagai taktik politik, tetapi juga sebagai realisasi dari politik bebas aktif.

Prinsip “bebas” berarti terhindar dari campur tangan pihak luar dalam menentukan kebijakan luar negeri. Sementara “aktif” menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membela kepentingan sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya tatanan internasional yang damai, adil, dan sejahtera, serta menjaga keseimbangan antar kekuatan.

Strategi perdagangan AS yang menggunakan tarif dan regulasi ketat oleh Uni Eropa bukan berarti tidak bisa dinegosiasikan. Namun, sebelum melakukan perundingan, Indonesia menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan daya tawar, sekaligus mendukung negara-negara berkembang dengan bergabung dalam BRICS+.

Setelah melewati periode pasca-kolonialisme, negara-negara yang mengklaim diri sebagai pemenang akan terus mempertahankan dominasi. Mereka bersaing dengan negara-negara yang baru mengalami kemajuan. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menangani tantangan ini, termasuk dalam menciptakan peluang untuk kerja sama.

Dengan bergabung sebagai Anggota BRICS, Indonesia dapat memperbesar daya tawar di arena diplomasi global. Indonesia bisa lebih bebas untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin negara-negara berkembang (Global South) sekaligus menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain.

Baca juga: Trump ancam tarif, RI: BRICS tidak berniat bersaing dengan AS.
Setiap perubahan besar, entah itu pergantian kekuasaan, konflik, perang, atau perdamaian, pasti melibatkan kekuatan dasar (instrumen kekuasaan), yaitu diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi (DIME). Inilah yang selama ini dilakukan oleh negara-negara maju. Namun, Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, perlu mengambil tindakan untuk menyeimbangkan dengan instrumen kekuasaan tersebut. Inilah cara politik “bebas dan aktif” seharusnya dijalankan.

Akhirnya, dengan menyatukan kekuatan dari semua elemen masyarakat, segala potensi kerja sama internasional diupayakan untuk mendukung pembangunan nasional demi mencapai Indonesia Emas 2045. (Sumber Antara)